Market

AEPI: BBM Subsidi Jadi Bancakan Oligarki untuk Modal Pemilu 2024

Senin, 22 Agu 2022 – 20:52 WIB

AEPI: BBM Subsidi Jadi Bancakan Oligarki untuk Modal Pemilu 2024

Mungkin anda suka

Peneliti AEPI, Salamuddin Daeng.

Sejatinya, Presiden Jokowi tak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi kalau tujuannya untuk menyelamatkan APBN. Ingat, BBM subsidi dalam jumlah besar jadi ‘bancakan’ oligarki untuk memperkaya diri dan politik 2024.

Peneliti dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng membeberkan sejumlah usulan untuk menyelamatkan APBN 2022 dari ronrongan subsidi BBM yang bengkak Rp350 triliun, menjadi Rp502 triliun. “Pertama, jalankan pendataan dengan Mypertamina. Agar bisa diketahui berapa besar kelompok yang tidak berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi,” papar Salamudin kepada Inilah.com, Senin (22/8/2022).

Kedua, lanjut Salamuddin, jalankan pendataan dan penegakan aturan dengan fokus awal adalah solar bersubsidi dengan mendata pengguna solar bersubsidi yang disinyalir oleh menteri ESDM dan Dirut Pertamina banyak digunakan oleh pengusaha sawit dan pengusaha tambang.

“Ketiga, pelaksana digitalisasi melalui Mypertamina harus didukung melalui anggaran subsidi pemerintah. Digitalisasi tidak boleh dibebankan biayanya kepada konsumen. Perlu ada insentif bagi setiap partisipasi publik yang bergabung dalam digitalisasi myPertamina,” ungkapnya.

Selanjutnya, data yang dikumpulkan terkait penggunaan BBM bersubsidi setiap orang dan besarannya dapat dipublikasikan kepada publik secara terbuka. Kecuali yang merupakan bagian data pribadi. Digitalisasi melalui MyPertamina tidak boleh mengalami kegagalan lagi, sebagaimana yang terjadi dengan digitalisasi yang dijalankan PT Telkom.

Masih kata dia, pengusaha sawit dan pengusaha batu bara yang menggunakan solar subsidi harus diberikan sanksi tegas. Kalau perlu tutup usahanya. Ini penting dikarenakan kedua pengusaha ini telah menikmati naiknya harga komoditas. Keserakahan mereka karena menggunakan solar subsidi harus diberi sanksi besar,” tuturnya.

Digitalisasi dengan pencatatan melalui Mypertamina nantinya harus dapat mendata mobil pengguna BBM bersubsidi pada setiap kelas mobil. Mobil yang tidak ada kaitanya dengan kegiatan publik, distribusi logistik masyarajat tidak boleh lagi memakai BBM bersubsidi. “Perlu ada sanksi yang tegas terhadap seluruh penyimpangan subsidi terutama subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar. Selama ini tidak ada sanksi terhadap penyimpangan subsidi BBM dan penyimpangan BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Dia bilang, digitalisasi melalui Mypertamina harus dikomandoi langsung presiden Jokowi. Ditenggarai banyak pengusaha pengguna Solar subsidi dan mafia solar gelap yang tidak senang dengan agenda digitalisasi ini.

“Presiden Jokowi dapat memerintahkan kepada penegak hukum dengan membuat satgasus gabungan semua kekuatan perang, untuk mengawasi BBM bersubsidi. Mengingat BBM subsidi ditenggarai jadi bancakan oligarki dalam mencari dana pemilu 2024. Caranya, beli BBM pertalite Rp7.500 jual ke industri dan ke luar negeri seharga Rp15 ribu, beli solar ke Pertamina Rp5,500 jual ke industri dan ke luar negeri dengan harga Rp17 ribu. Ini cara para bandit

cepat kaya,” tuturnya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button