KENDARI,INILAHKENDARI.COM- Sebanyak 55 Orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Kendari di Lantik pelantikan ini di laksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu (4/1/2023)
Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Abdul Natsir Muthalib saat menghadiri pelantikan PPK lingkup Kota Kendari menyampaikan bahwa seseorang anggota PPK tidak bisa lagi berpartai politik atau ikut berkontestasi dalam pemilihan umum (Pemilu).
Ia menjelaskan bahwa sumpah yang baru saja diambil memiliki makna yang penuh tanggung jawab.
Salah satunya ialah anggota PPK sudah tidak lagi sepenuhnya mendapat 100 persen haknya sebagai warga negara, dalam hal ini tidak bisa lagi berpartai politik selama menjadi PPK.
“Kehadiran penyelenggara Pemilu sebagai anak kandung reformasi amandemen ke-4 pasal 22 E, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, PPK adalah struktur atau jajaran yang menjadi bagian dari tugas-tugas tersebut,” jelasnya.
Sementara itu di tempat yang sama Kepala KPU Kota Kendari Jumwal Shaleh meminta para anggota PPK yang baru dilantik mampu memahami dan menjaga diri terkait larangan dalam Pemilu, agar dapat melaksanakan atau mewujudkan hal-hal yang menjadi penekanan, khususnya berkaitan dengan prinsip Pemilu.
Di mana para anggota PPK yang baru saja dilantik merupakan orang-orang terpilih dari 283 orang yang mendaftar sebagai calon anggota PPK lewat siakba yang nantinya akan melaksanakan tugas.
“Ini adalah nikmat. Tapi di balik itu ini adalah cobaan karena harus mengemban tugas dan beban yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Termasuk peran serta Pj Wali Kota dengan harapan sarana dan prasarana kantor nantinya bisa dipenuhi sebagai bentuk dukungan Pemda dalam pemilu.
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu yang di wakili oleh Asisten 3 Pemkot Kendari, Makmur berharap kemitraan antara Pemkot dan penyelenggara Pemilu dapat berjalan lamcar dan sesuai dengan harapan.
Terakhir Ia berharap agar anggota PPK mengedepankan netralitas dan memberi ruang pada peserta Pemilu dalam mendapatkan informasi.
