Kegiatan car free day (CFD) di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang biasanya diadakan setiap hari Minggu ditiadakan khusus besok. Sebab rencananya akan ada acara perangkat desa di Gelora Bung Karno (GBK).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan bahwa besok kegiatan CFD di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) ditiadakan.
“Benar, (besok tidak ada CFD di Bundaran HI). (Karena) besok ada kegiatan Perangkat Desa di GBK yang akan mengerahkan (ribuan) massa,” jelas Syafrin kepada Inilah.com saat dikonfirmasi Sabtu (18/3/2023).
Dia mengatakan untuk pengalihan arus lalu lintas nantinya akan bersifat situasional. Tak hanya itu, ia juga mengimbau bahwa bagi masyarakat yang tetap ingin berolahraga, dapat melakukan kegiatan di taman terdekat maupun di kawasan Jakarta Utara.
“Masyarakat yang ingin berolahraga, dapat berolahraga di taman-taman yang ada disekitar kediaman masing-masing. Atau bisa juga beraktivitas di lokasi HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermoror) di Jalan Danau Sunter Selatan (Jakarta Utara),” terangnya.
Terpisah, Ketum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya menyebut bahwa akan ada 50 ribu peserta yang memadati Plaza Parkir Timur GBK, hari Minggu (19/3/2023) besok.
“Saya tidak aksi, tapi mengusulkan hari jadi desa. Acaranya di (Plaza) Parkir Timur GBK. Akan hadir para kades, perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Indonesia, pesertanya di atas 50 ribu,” jelas Surta kepada inilah.com, Sabtu (18/3/2023).
APDESI Tuntut Tiga Hal
Ia juga mengaku bahwa APDESI telah mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir. Nantinya dalam acara ini, APDESI akan mengajukan hari jadi desa sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014.
“Karena sejak di sahkannya UU desa Nomor 6 Tahun 2014, sampai saat ini belum ditetapkan hari jadi desa. Padahal desa ini sebelum republik ada, desa sudah terlebih dahulu ada dengan salah satu bukti ditemukannya prasasti di Sunda dan di Jawa pada tahun 350 Masehi (M) dan 581 M dengan sebutan desa,” terangnya.
Tak hanya itu, nantinya APDESI akan meminta agar dana desa dapat meningkat menjadi 10 persen. “Dengan alasan apabila dana desa dinaikkan, maka percepatan pembangunan di desa akan terwujud dengan baik,” ujar Surta.
“Dan menjawab untuk penanggulan gizi buruk stunting, infrastruktur desa, sarana prasarana sosial desa, pendidikan, kesehatan, (dan lainnya),” lanjutnya.
Lalu Surta juga menyebut bahwa Bupati dapat tetap melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2023 sebelum Pilpres diselenggarakan. “Karena edaran pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah keluar, agar 7000 kades yang masa jabatannya akan berakhir, maka harus melaksanakan Pilkades,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)