Empat bulan sebelum lengser, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyampaikan sejumlah catatan hitam dari pencapaian ekonomi Presiden Jokowi.
Pertama, Anthony mencatat, 10 tahun pemerintahan Jokowi gagal mewujudkan janji pertumbuhan ekonomi 7 persen. Di tangan Jokowi, perekonomian malah mengalami stagnasi di level 5 persen.
“Angka pertumbuhan ini pun mengundang kecurigaan. Diduga, ada penggelembungan melalui angka inflasi (deflator Produk Domestik Bruto/PDB), untuk menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan,” papar ekonom senior itu, di Jakarta, Minggu (16/6/2024).
Angka kemiskinan selama 10 tahun, menurut Anthony, hanya turun 1,6 persen. Pada 2014, misalnya, mencapai 10,96 persen, turun tipis menjadi 9,36 persen pada 2023. Angka yang terakhir ini juga sangat meragukan.
Yang mengenaskan, lanjut Anthony, jurang antara si kaya dan si miskin, semakin lebar dan dalam. Indeks kesenjangan pendapatan (GINI pendapatan), sekali lagi pendapatan, paling sedikit mencapai 0,55. “Artinya, sangat buruk,” tandasnya.
Dalam catatan Anthony, Jokowi awalnya sesumbar mampu menumbuhkan ekonomi periode 2014-2019 menjadi 7 persen. Ternyata gagal total.
Target pertumbuhan ekonomi 2019-2024 kemudian diturunkan menjadi antara 5,6 persen–6,2 persen. “Inipun juga gagal total,” ungkapnya.
Sri Mulyani Ratu ‘Ngeles’
Anjloknya perekonomian rezim Jokowi, menurut Anthony, tak bisa lepas dari buruknya kinerja Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Sayangnya, Sri Mulyani tidak mau mengakui kegagalan itu. Bahkan layak disebut si ratu ‘ngeles’.
“Sri Mulyani justru sibuk mencari kambing hitam atas kegagalan tersebut. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tinggi, artinya di atas 6 persen, karena terhambat masalah struktural,” kata Anthony.
Ternyata, Anthony menyimpan rekam jejak digital Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR pada 5 Juni 2024. Kala itu, Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025, dengan judul Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Sri Mulyani membeberkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkendala tiga masalah utama. Yakni, tingkat tabungan masyarakat rendah, kualitas SDM belum memadai, infrastruktur (termasuk digital) dan regulasi dan birokrasi belum memadai.
Alasan tersebut menunjukkan Sri Mulyani tidak paham pembangunan ekonomi, dan karena itu tidak heran kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan.
‘Ngeri betul Sri Mulyani ini. Alasan tersebut jelas membahayakan perekonomian Indonesia. Karena kesalahan mengidentifikasi masalah akan menghasilkan kebijakan yang salah,” papar Anthony.
